Pemerintah Antisipasi Alat Sadap Usai Kasus LSP

Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah. Terkini, pemerintah mulai menyiapkan langkah antisipasi untuk mencegah penyalahgunaan alat penyadapan milik negara.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, mengatakan pemerintah tidak ingin perangkat penyadapan yang dimiliki instansi tertentu digunakan di luar ketentuan.

“Tentu pemerintah mengantisipasi jangan sampai di masa yang akan datang, alat-alat penyadap yang dimiliki oleh instansi-instansi tertentu itu disalahgunakan,” kata Yusril kepada wartawan di Jakarta, dikutip dari Antara, Senin (9/11/2026).

Selain itu, Yusril tidak menutup kemungkinan dilakukan penyisiran di lingkungan Istana untuk mencari peralatan yang berpeluang dimanfaatkan untuk penyadapan. “Untuk antisipasi ke depan, tentu dipikirkan,” ujarnya.

Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, media, tokoh ormas, lembaga swadaya masyarakat, dan pengusaha dalam kurun waktu tahun 2025 hingga 2026, mencuat pada pekan lalu. Selain itu, ada juga upaya untuk melakukan penghapusan data elektronik untuk menutupi penyadapan ilegal tersebut.

Terkait kasus ini, polisi telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka pada 3 November 2026, yaitu mantan Kapolri Jenderal Pol LSP, Kepala Divisi Hukum Polri Inspektur Jenderal Pol ASN, serta widyaiswara pada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Inspektur Jenderal Pol EHS. Selang dua hari, penyidik kembali menetapkan satu tersangka, yakni mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri Inspektur Jenderal Pol SU. Total, ada empat perwira tinggi (pati) Polri jadi tersangka dalam kasus ini.

Polri juga telah menahan tiga tersangka, yaitu LSP, ASN, dan EHS, di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Mako Brimob, Depok, Jawa Barat. Sementara itu, SU belum ditahan karena masih menjalani pemulihan akibat kondisi sakit pascastroke.

Sementara itu, Yusril menjelaskan, penyidikan perkara ini tidak hanya berfokus pada dugaan tindak pidana penyadapan. Penyidik juga mendalami kemungkinan adanya tindak pidana makar sebagaimana diatur dalam Pasal 191, Pasal 192, dan Pasal 193 KUHP.

Menurutnya, dugaan intersepsi terhadap presiden bukan perkara penyadapan biasa. Dia menilai posisi kepala negara memiliki kedudukan khusus yang perlu menjadi pertimbangan dalam melihat perkara tersebut. Yusril menggunakan istilah primus inter pares, yang berarti “yang utama di antara yang setara”, untuk menggambarkan posisi presiden.

Menurutnya, penyidik perlu mendalami apakah dugaan penyadapan tersebut memiliki keterkaitan dengan tindak pidana lain, termasuk makar. “Sementara ini cukup alasan untuk mengaitkan pasal-pasal penyadapan dan intersepsi itu dengan pasal-pasal makar dan sekarang memang pendalaman terus dilakukan,” kata Yusril.

Terkait perkembangan teknis penyidikan, Yusril menyerahkan penjelasan lebih lanjut kepada Bareskrim Polri. Hal itu termasuk keputusan mengenai perlu atau tidaknya substansi hasil sadapan dibuka kepada publik.